Pada kita, sejarah pernah bercerita tentang sosok wazir Malik Syah
–pendiri Madrasah Nizamiyah- dan pengaruh kuatnya. Sejak awalnya, madrasah ini
memiliki manajemen yang sangat rapi. Para pelajar lalu-lalang menuntut ilmu di
madrasah tersebut. Bilangan mereka sangatlah banyak. Konon, jumlahnya
mencapai 6000 orang. Yang istimewa, Nizamiyah telah menetapkan sistem penerimaan murid baru, ujian kenaikan
kelas dan ujian kelulusan.
Kini, kisah sukses Madrasah Nizamiyah seperti menjelma
kembali pada cerita kesuksesan Korea Selatan dan India. Dua
negara ini layak memperoleh apresiasi
lantaran dukungan kuat pemerintahannya terhadap infrastruktur pendidikan. Korea
Selatan, sebagaimana penjelasan Organization for
Economic Cooperation and Development mengalokasikan 7,1 persen dari gross domestic
product-nya
untuk kebutuhan
pendidikan rakyatnya. Dan nominal
tersebut berhasil mengantarkan
Korea Selatan sebagai negara terunggul dalam investasi pendidikan.
Berbekal dana pendidikan yang cukup besar, Korea Selatan berhasil menggoncang dunia. Jika ditilik, pada tahun 2007, persentase populasi kelulusan dari perguruan tinggi di Korea beranjak posisinya dari urutan ke-17 ke posisi ke-3. Untuk kategori
proporsi penduduk ideal dalam pendidikan, Korea berhasil mengalahkan 24 negara
lain yang juga berperingkat. Utamanya, untuk taraf usia 45 sampai 54 tahun, 49
persen warganya mengenyam pendidikan SLTA.
Di belahan Selatan , India
pun tak mau kalah. Kepedulian India pada anak negerinya yang tengah belajar di luar negeri
patut diacungi jempol. Artikel Yale Global Online menyebutkan bahwa India
mengalokasikan dana sebesar 3 miliar dollar AS untuk memfasilitasi kebutuhan
belajar. Dari segi pendidikan dalam negeri, walau memiliki kualitas fisik,
bangunan, dan infrastruktur yang relatif sederhana, India memiliki mutu pendidikan
bertaraf internasional.
Ketiga sample di atas, sesungguhnya memberikan satu kesimpulan menarik bahwa otoritas pemerintah sebagai pemegang kekuasaan mempunyai pengaruh mendalam bagi
bidang pendidikan. Ini bermakna bahwa kebijakan sang penguasa yang berpihak pada dunia
pendidikan akan menjadikan pelaku dunia pendidikan berkonsentrasi penuh. Dunia
pendidikan akan berjalan sesuai
dengan harapan.
Sebuah niatan serupa, beberapa waktu ini, nampak jelas dalam kebijakan KBRI
dengan gawe besar bernama lokakarya.
Semangat membuncah itu dimaksudkan
sebagai salah satu upaya
mengupas habis problematika studi Masisir seraya memberikan serangkaian tawaran solusi. Bila demikian, apresiasi
yang besar layak kita atributkan
pada KBRI tentunya. Walau dengan harap-harap
cemas, semoga kelak
lokakarya tersebut mampu memberikan warna terbaru bagi proses akademik kita.
Sekalipun mulia, sayangnya, ada satu hal tak sepele
yang ‘belum sempat’ diperhatikan KBRI.
Al-Azhar bukan milik Indonesia. Dia adalah mutiara sungai Nil sekaligus karya monumental anak negeri Musa. Kita tentu tak bisa gegabah begitu larut turut serta dalam permasalahan di
seputarnya. Dia masih memiliki pemerintahan sendiri.
Juga kewenangan dan karakteristik. Sebelum daya dianggap
kesia-siaan, kita harus paham bahwa
semua itu pada akhirnya adalah tawaran semata.
Kita semua sadar, al-Azhar sebagai pemegang tampuk
pendidikan pelajar dan mahasiswanya memang perlu mulai menata diri. Sekalipun perkembangan al-Azhar tiap tahun terlihat cukup memuaskan, seperti nampak dari banyaknya dana
yang disalurkan,
berdirinya bangunan
sekolah dan universitas baru, namun
faktor-faktor ini tak kunjung mampu
mengantarkan al-Azhar pada
titik sukses yang diharapkan.
Al-Azhar mungkin
tengah di persimpangan. Terlebih, dewasa
ini, corak ragam konsep lembaga
pendidikan banyak ditawarkan. Al-Azhar sedang berhadapan dengan
dinamika dunia pendidikan yang semakin
tak tentu arah. Pelbagai iklim persaingan antar lembaga pendidikan kian tak tertahankan. Fenomena-fenomena eksternal itu sudah
seharusnya menyulut al-Azhar untuk segera menentukan orientasi studi yang jelas dan tak gamang.
Laiknya institusi pendidikan lain, al-Azhar perlu mengentaskan dirinya dari “kemiskinan” tujuan pendidikan. Al-Azhar tak boleh lagi disalahprasangkai. Seperti anggapan sebagian kalangan bahwa lulusan al-Azhar berpotensi menjadi kiai.
Komunitas lain tak kalah seru berpendapat. Bagi mereka, al-Azhar cukup membekali alumninya agar mampu menjadi muslim yang berkepribadian.
Dalam kata lain,
al-Azhar harus mau membuka diri pada perubahan. Dulu, konsep progresif bagi al-Azhar sudah muali disuguhkan. Muhammad Abduh mengawalinya
dengan upaya modernisasi
kurikulum pendidikan. Dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah hingga
Universitas. Konsep perubahan juga
pernah ditawarkan
Hamdi Zaqzuq. Sayang, tak
mempan. Tetap saja Al-Azhar mati suri. Belum lagi kebijakan politik pemerintah Mesir yang kerap berseberangan menghantam
stake holders al-Azhar.
Dan al-Azhar kian
kedodoran. Padahal, di masa silam, ketenaran
al-Azhar demikian meraja. Sejarah al-Azhar bersaksi bahwa para penguasa
Mesir berupaya keras bertanggungjawab pada
pendanaan al-Azhar.
Dari khalifah, pejabat hingga kaum bangsawan. Input berupa wakaf yang diberikan –pada masa lalu-
berhasil menghasilkan output yang luar biasa. Banyak ulama besar hasil didikan al-Azhar malang melintang di ranah
keilmuan Islam. Seperti Ibnu Khaldun, al-Farisi, al-Suyuthi, al-‘Aini, al-Khawi, al-Maqrizi dan lain-lain.
Tragisnya, kini, generasi muda yang mengecap bangku al-Azhar mengalami kegamangan. Mereka tak mampu
meneladani cerita keemasan al-Azhar. Juga ada kesenjangan komunikasi di sini.
Akhirnya, anak didik al-Azhar tak kuasa sepenuhnya menentukan cita-cita.
Kevakuman orientasi al-Azhar dan
ketiadaan komunikasi yang sehatlah beberapa di antara sebab kemunduran
tersebut. Berpijak dari sini, al-Azhar harus didorong untuk mempertegas orientasi pendidikannya.
Bila dipahami, lokakarya merupakan propaganda akademik. Di dalamnya, pejabat selayaknya juga menyoal kevakuman orientasi tersebut. Agar nanti lokakarya mampu serupa korek api. Bisa menyalakan semangat, sekalipun belum tentu abadi. Dia seolah lidi. Tak
berdaya guna
jika tak berbentuk sapu. Perlu ratusan bahkan ribuan propaganda dari berbagai
pihak. Baik negara asal anak didik al-Azhar, otoritas kekuasaan, masyarakat
Mesir. Bahkan umat Islam sekalipun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar